Catatan Kuliah

November 30, 2009

Stratifikasi Gender dalam Politik

Filed under: Sosiologi — viacheria @ 10:44 am

Masalah ketidak adilan gender merupakan isu yang tidak ada habis-habisnya. Meskipun masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sudah berusaha keras mengkampanyekan kesetaraan gender, masalah ini tetap saja tidak terselesaikan. Sampai saat ini posisi perempuan di beberapa bidang pekerjaan masih dibawah laki-laki.

Faktor-faktor penyebab kesenjangan gender antara lain adalah:

  1. Tata nilai sosial budaya masyarakat (ideology patriarki)
  2. Peraturan perundang-undangan
  3. Penafsiran agama yang kurang komprehensif
  4. Kemampuan dan kemauan perempuan sendiri untuk merubah keadaannya
  5. Rendahnya pemahaman pejabat pemerintah terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2000, penduduk wanita berjumlah 49.9% (102.847.415) dari total 206.264.595 penduduk Indonesia. Perempuan merupakan sumber daya pembangunan yang cukup besar. Jika perempuan berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan, tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, jika perempuan kurang berperan dan kurang berpartisipasi maka akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan menjadi beban pembangunan itu sendiri.
Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan masih kurang diberi tempat dan kurang dapat berperan aktif. Faktor penyebabnya antara lain adalah kondisi perempuan yang kurang menguntungkan daripada laki-laki. Misalnya seperti kesempatan kerja yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, sistem upah yang merugikan, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan posisi perempuan semakin terpuruk dan terpinggirkan.
Begitu juga dalam bidang politik, posisi perempuan masih kurang diperhitungkan. Dunia politik dipahami sebagai dunia eksklusif laki-laki, sehingga keterlibatan perempuan kurang disambut dengan baik. Padahal saat ini semakin banyak perempuan yang kompeten dan mampu berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Contohnya seperti Sri Mulyani, Megawati, dan lain-lain.

Kentalnya budaya patriarkhi di Indonesia merupakan alasan mendasar mengapa keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijaksaan belum maksimal. Dunia politik tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menggagas dan merancang kebijakan-kebijakan politik. Perempuan tidak dapat berperan aktif secara bebas karena faktor kebudayaan yang telah melekat kuat dalam diri masyarakat.

Selain masalah budaya, penyebab lainnya adalah tidak tersedianya instrumen politik yang pro perempuan. Reformasi dan demokrasipun hanya berjalan setengah hati dan tidak berjalan dengan baik, sehingga menjadikan posisi perempuan tetap lemah. Tuntutan organisasi-organisasi perempuan kepada pemerintah tidak sepenuhnya dipenuhi oleh para pejabat di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Sebenarnya, telah ada UU yang mengatur keterlibatan perempuan di dunia politik. Undang-undang tersebut adalah UU Pemilu tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.  Pun begitu, undang-undang yang menyediakan kuota 30% bukanlah merupakan jaminan bagi perempuan untuk bisa leluasa masuk dalam wilayah politik. Aturan tersebut tidak tegas karena tidak bisa mengikat partai politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon legislatif di urutan atas.

Aturan pemerintah diatas tidak dapat dijadikan pegangan dalam mempengaruhi kebijakan para partai politik di Indonesia. Pada tahun 2004 saja, tidak ada satu partai politikpun yang memenuhi kuota 30% di tingkat nasional.  Ini berarti bahwa peraturan yang dibuat pemerintah masih sangat lemah dan tetap tidak membawa perbaikan apapun bagi posisi perempuan di ranah politik.

Hingga saat ini tradisi partai politik belum berlandaskan demokrasi secara utuh sehingga masih seringkali merugikan banyak kalangan, khususnya bagi perempuan. Partai politik melakukan pembatasan hak politik bagi kaum perempuan dengan tidak memberikan pendidikan politik yang maksimal  dan berkualitas seperti anggota partai politik lainnya. Perempuan masih seringkali ditempatkan di bidang pekerjaan yang bersifat domestik, seperti bidang logistik dan kesekretariatan.

Kaderisasi perempuan di bidang politik masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan sedikitnya jumlah perempuan yang ikut bergabung dalam dunia politik. Selain itu, kurangnya pemahaman yang berorientasi keadilan gender di kalangan partai turut mendukung minimnya partisipasi perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Pejabat-pejabat partai politik dikuasai oleh kaum lelaki dan kaum aristokrat  yang menikmati bertahannya tradisi lama yang tidak demokratis dan merugikan perempuan.

Perempuan dijadikan sebagai komoditas politik terutama menjelang pemilihan umum. Jumlah perempuan yang lebih besar daripada laki-laki menjadikan suara perempuan sebagai penentu siapa dan partai mana yang menang dalam pemilu. Pun begitu, perhatian pejabat partai terhadap nasib perempuan masih sangat minim. Hal ini terbukti dengan tidak adanya tawaran program yang ditujukan untuk kesejahteraan kaum perempuan.

Partisipasi perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu ukuran keberhasilan perjuangan perempuan. Ketika aturan pemerintah tentang kuota perempuan di lembaga politik sebesar 30% tidak terpenuhi, itu berarti kesempatan perempuan untuk memaksimalkan kemampuannya dan aktif di bidang politik mengalami kegagalan. Meskipun partisipasi perempuan tidak hanya di bidang politik atau kekuasaan, keberadaan organisasi dan komunitas perempuan memberikan warna tersendiri bagi dunia politik Indonesia.

Pengertian politik secara sempit adalah sebagai penentu kebijakan publik dan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pengertian politik secara luas adalah cara seorang manusia untuk bertahan hidup baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Misalnya ketika seorang perempuan sedang berada di rumah, maka eksistensinya sebagai manusia bebas dan berhak menentukan kehidupan pribadinya termasuk dalam kehidupan berpolitik. Politik adalah dunia dimana perempuan memahaminya sebagai pengakuan diri dalam konteks pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Tercapainya kesetaraan gender dan keberhasilan organisasi perempuan merupakan salah satu bagian dari keberhasilan demokrasi. Hal ini sebenarnya telah lama disadari dan dipahami oleh organisasi-organisasi perempuan, sehingga mereka tidak henti-hentinya memperjuangkan hak-hak perempuan. Keeksklusifan dalam berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang politik hanya akan menjadi penghambat perjuangan demokrasi.

Pengambilan keputusan untuk kepentingan publik dan dirinya sendiri merupakan tolak ukur kesadaran politik seorang perempuan. Meskipun, keputusan politik perempuan masih belum mandiri, karena masih seringkali terpengaruhi oleh politik keluarga dan lingkungan. Saat ini semakin banyak perempuan-perempuan yang paham dan berperan aktif dalam dunia politik. Pun begitu, hal tersebut tetap saja sia-sia jika kesadaran masyarakat dan pemerintah masih lemah dalam memandang dan menginterpretasikan keadilan gender.

Human Development Report menyebutkan bahwa angka melek huruf perempuan di Indonesia telah mencapai 82% pada tahun 2000. Sekilas angka tersebut mungkin terlihat besar, namun masih rendah jika dibandingkan dengan persentasi melek huruf pada laki-laki, yakni sebesar 89%.  Hal ini mencerminkan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan kaum perempuan. Pendidikan formal maupun informal sangat dibutuhkan perempuan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam masyarakat. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan semakin mempersulit akses masyarakat untuk mengenyam bangku sekolah. Kebanyakan masyarakat masih menganggap pendidikan perempuan tidaklah terlalu penting, sehingga memperparah kondisi pendidikan kaum perempuan. Perempuan sangat rentan mendapatkan pendidikan rendah dan dikeluarkan dari sekolah oleh keluarganya dikarenakan masalah biaya dan budaya masyarakat.

Seorang perempuan dikatakan matang secara politik jika ia telah mampu menentukan pilihan politiknya yang tidak mengikuti suami, keluarga, maupun trend politik yang sedang berkembang. Namun sayangnya, kondisi budaya dan masyarakat tidak memungkinkan berkembangnya kedewasaan perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. Pagar budaya yang kuat serta agama yang salah kaprah makin menembok hak-hak perempuan dalam ruang domestik. Masuknya perempuan dalam ranah politik masih dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan tidak seharusnya.

Peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah belum ada yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik. Bahkan perda-perda tersebut seakan dibuat untuk menahan keterlibatan kaum perempuan dalam ranah publik, terutama peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah maksiat. Paska reformasi ’98, beberapa daerah di Indonesia berusaha membatasi hak-hak perempuan dengan mengatakan bahwa kodrat perempuan adalah sebagai ibu yang secara fisik lemah, sehingga secara sosial politikpun dikategorikan lemah. Urusan-urusan domestik seperti urusan logistik dan rumah tangga dianggap merupakan kewajiban perempuan. Sementara urusan publik dan politik merupakan urusan dan kewajiban lelaki saja.

Domestifikasi perempuan dalam peraturan daerah dimulai dengan pengaturan fisik perempuan seperti cara bergaya dan berpakaian, dengan pemahaman bahwa penyebab terjadinya praktek maksiat dan kekerasan seksual dikarenakan perempuan. Contohnya salah satu peraturan daerah di Nusa Tenggara Barat yang mengatur tentang perilaku maksiat. Dimana objek aturan tersebut ditujukan kepada perempuan. Perempuan dinilai sebagai penyebab tindakan maksiat, karena itu perilaku perempuan termasuk pakaiannya harus diatur dan dikontrol oleh peraturan daerah. Hal ini tentu saja tidak adail,karena kenyataannya, perempuanlah yang selalu menjadi korban kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar rumah.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat, sehingga masalah-masalah sosial yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah justru tidak diurus. Tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan buruknya pelayanan kesehatan terutama di kalangan perempuan tidak dijadikan program utama oleh pemerintah. Kebijakan yang tidak sensitif gender tersebut mengakibatkan lemahnya posisi perempuan dalam politik. Bahkan dibeberapa daerah seperti di Solo, tidak ada peraturan daerah mengakomodir partisipasi dan perlindungan kaum perempuan.

Organisasi-organisasi perempuan memiliki tujuan-tujuan sosial yang harus diraih untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya kaum perempuan sendiri. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah menjadi anggota parlemen atau instansi-instansi pemerintah untuk ikut serta dalam membuat kebijakan publik yang pro rakyat. Duduk sebagai anggota parlemen merupakan hak setiap warga negara, termasuk perempuan. Ketidak adilan gender di ranah olitik dapat dilihat dari susunan anggota DPR dan MPR RI selama beberapa periode, dimana jumlah perempuan lebih sedikit daripada jumlah laki-laki:

Periode NamaBadan Perempuan Laki-laki
Jumlah % Jumlah %
1992-1997 DPRMPR 600 12.150 4340 67.65O
1997-1999 DPRMPR 5662 11.212.4 444438 88.887.6
1999-2004 DPRMPR 4419 8.89.74 456176 91.290.2

Data pada tabel diatas menunjukan perbedaan yang signifikan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam dunia politik. Karena itu perlu disusun peraturan yang memudahkan perempuan untuk meraih posisi tersebut. Tetapi tentu saja kemudahan tersebut bukan merupakan sogokan atas ketertindasan kaum perempuan selama ini, melainkan sebagai bentuk perbaikan terhadap sistem yang tidak adil yang berjalan selama ini. Bukan juga karena kasihan, melainkan karena haknya sebagai warga negara.

Sistem politik yang masih bersifat machois, harus diganti dengan aturan-aturan yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam politik. Aturan-aturan tersebut harus lebih tegas, agar dipatuhi oleh partai-partai politik sehingga makin besar peluang perempuan untuk aktif didalamnya. Anggapan bahwa dunia politik hanya eksklusif untuk laki-laki harus segera dihilangkan. Masyarakat harus mulai memahami bahwa dunia politik merupakan dunia bebas yang bisa dimasuki siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.

Manipulasi politik yang terjadi dalam birokrasi negara dan partai-partai politik merupakan sebab lain terjadinya peminggiran posisi kaum perempuan di wilayah politik dan wilayah publik. Meskipun perempuan tersebut lebih berpengalaman daripada calon lain, akan tetap sulit baginya untuk maju dan terpilih dalam jabatan tertentu, baik di institusi pemerintahan maupun swasta.

Dari beberapa persoalan diatas, dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan dalam ranah politik Indonesia masih termarginalkan. Masyarakat masih menganggap dunia politik merupakan dunia eksklusif laki-laki dan bukanlah dunia yang sepantasnya dimasuki oleh perempuan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi perempuan diseluruh Indonesia masih terus mengkampanyekan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak politiknya. Kita semua berharap, semoga keadilan tersebut dapat segera ditegakkan, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi gender dalam lingkungan masyarakat.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: